Kesadaran akan manfaat teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah berdampak pada penggunaan teknologi baik itu berupa infrastruktur maupun sistem informasi yang semakin meluas. Hampir setiap sektor pemerintahan saat ini mengimplementasikan teknologi informasi sebagai wujud pemenuhan kebutuhan terhadap pengolahan data dan kemudahan akses digital. Perkembangan ini terlihat baik jika dilihat dari sisi pemanfaatan teknologi, namun perlu disadari bahwa keberagaman sistem informasi yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kesulitan pada proses integrasi sistem yang merupakan tujuan selanjutnya dari pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup pemerintah daerah.

Tata Kelola Sistem Informasi bertujuan untuk memaksimalkan manfaat atau nilai tambah investasi Sistem Informasi / Teknologi Informasi dan meminimalisasi resiko. Dalam rangka menuju konsep E-Government yang merupakan langkah transformasi menuju pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang dituangkan melalui INPRES No.3 tahun 2003 “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government”.

Dalam proses transformasi e-Gov, terdapat 4 tahapan yang pada akhirnya akan mengarah pada optimalisasi nilai manfaat dan kenaikan kompleksitas aplikasi, yaitu :

  • Tingkat 1 – Persiapan : Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga, berikut sosialisasi situs web tersebut untuk internal dan publik.
  • Tingkat 2 – Pematangan : Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif serta pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
  • Tingkat 3 – Pemantapan : Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
  • Tingkat 4 – Pemanfaatan : Pembutan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

Demi terwujudnya pengelolaan dan pengimplementasian Sistem Informasi yang terintegrasi penuh, tahap awal yang perlu dilakukan adalah pembuatan master plan, yaitu berupa konsep dan perencanaan e-Gov yang matang. Master plan ini selanjutnya dijadikan dasar setiap kali sistem informasi dibuat dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing – masing lembaga pemerintahan daerah. Selain disesuaikan dengan karakteristik masing – masing daerah, master plan yang dibuat juga harus selaras dengan Rencana Strategis Daerah atau RPJMD.

Sistem informasi saat ini diarahkan pada integrasi sistem yang pada akhirnya akan berguna pada pengimplementasian Executive Information System (EIS.) . EIS berguna pada tingkat pengambil kebijkan di level strategis atau setingkat Bupati / Gubernur di level kepangkatan. Pada level ini, data tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi sudah berupa pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan / penentuan kebijakan. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang telah diorganisir dan diproses sehingga menjadi pemahaman dan keahlian ketika diterapkan pada situasi aktivitas yang terjadi.

Keberhasilan implementasi teknologi informasi sangat bergantung pada kebijakan daerah dimana kepemimpinan birokrat berperan sangat besar. Hal ini menjadi penting karena perubahan haruslah berasal dari pemikiran yang mengetahui proses perubahan terutama pada proses bisnis secara mendalam. Kemampuan sumber daya yang dimiliki juga sangat berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi dalam setiap strategi atau jenis perubahan.

*) oleh – oleh dari hasil bimbingan teknis MPSI