Beberapa waktu yang lalu, ketika masing-masing aparatur pemerintah daerah mulai disibukkan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) yang baru, peleburan dan penggabungan instansi beserta penambahan dan pengurangan urusan wajib dan pilihannya ikut merisaukan tatanan unit kerja yang sudah mapan. Evaluasi terhadap beban kerja dan kesesuaian uraian tugas pokok masing-masing instansi, demikian landasan terjadinya perubahan SOPD di tempat saya bernaung yang resmi diputuskan pada bulan Oktober 2008 lalu.

Ini pengalaman pertama saya merasakan perombakan organisasi di lingkungan pekerjaan. Kebetulan unit kerja yang selama ini menjadi “rumah” dimana saya mengabdikan diri mengalami perubahan yang cukup besar. “Rumah” lama dilebur, dibagi menjadi dua urusan yang masing-masing menyisip pada dinas / badan lain. Perlu diketahui, bahwa pada perubahan sopd yang sebelumnya, kurang lebih tiga tahun yang lalu, “rumah” awal saya ini adalah hasil penggabungan dari dua urusan yang berbeda tersebut, juga berasal dari dua instansi yang berbeda pula.
<!–more–>
Perubahan tatanan organisasi tersebut mau tidak mau diikuti dengan perubahan formasi aparatur, pejabat, rencana kerja, anggaran serta aset masing-masing kantor. Well, kali ini saya akan membahas perihal rencana kerja dan anggaran.

Proses adaptasi pertama yang dilakukan adalah memisahkan kembali kegiatan dan anggaran sesuai dengan urusan wajib masing-masing bidang, kemudian mengintegrasikannya kepada unit kerja yang baru. Meskipun judulnya demikian, namun tanggungjawab memproses kesemua hal tersebut ke dalam satu sistem tetap harus dilakukan oleh pegawai dari dinas asal. Sayangnya, perubahan status semacam ini sering tidak ditunjang dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antar instansi yang akan melebur / bersatu.

Masing-masing urusan mempunyai tingkat urgensi yang sama, dengan jatah waktu pemrosesan yang tidak pula berbeda. Waktu itu, saya masih berpegang teguh pada status kepegawaian, secara de jure saya masih bertanggungjawab mengentri data untuk kedua urusan tersebut, tidak peduli akan kemana saya berhijrah nantinya.

Sampai pada saat-saat pemrosesan akan berlangsung, masing-masing bidang yang akan segera terpecah tersebut mulai menunjukkan egonya.
Seorang penanggungjawab salah satu bidang sempat berkata dengan nada tinggi,
“Fifi ini orang inf*kom atau ke*rsipan sih?!”, hanya karena pada awalnya saya berniat mengerjakan salah satu urusan (yang bukan urusan si penanggungjawab tersebut) terlebih dahulu.
Saking terkejutnya, saya menjawab,
“Bukan dua-duanya bu, saya orang pemprov kok”

Pantas saja selama bekerja di “rumah” lama, rasanya ada bagian kekeluargaan yang terpecah. Masing – masing belum sanggup menanggalkan egonya, bahkan hingga pada akhirnya berpisah kembali. Saya cukup tahu tanggapan dari masing – masing blok terhadap blok lain, ada kesalahan komunikasi disana, ada salah pengertian hingga ke level pegawai yang terbawah (staf), sayangnya tidak semua pejabat mencoba meluruskan anggapan – anggapan tersebut. Jadinya, keuntungan ada di pihak – pihak yang memanfaatkan ketidakkompakan tersebut. Ahh sudahlah, sudah berlalu..semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik.