Kisah Seorang Teman

Beberapa hari yang lalu seorang teman lama datang kembali dari kota besar untuk urusan perpanjangan administrasi surat-menyurat kependudukan. Sudah menjadi kebiasaan, jika salah satu dari dua puluh orang anggota Angkatan IV datang dari tanah perantauan, walaupun hanya sebentar, wajib diadakan acara “ngumpul” bersama. Sejak kepindahan Retno ke kantor statistik provinsi, tugas menjadi EO di setiap acara kumpul-kumpul terasa jauh lebih ringan.

Lima orang dari kami yang menetap di Pontianak lengkap hadir kecuali Bubul, the oldest, biasanya di bulan puasa seperti ini memang kegiatannya padat, maklumlah membidangi masalah sosial dan keagamaan di kompleks perkantoran gubernur. Bertemu teman lama seperti memutar kembali video masa lalu yang tersimpan permanen dalam memori, mengekstraknya perlahan dan memainkannya dalam teater kecil di alam pikiran.

Humm..tidak terasa sebagian dari kami telah melepas masa lajangnya, memperistri seorang mantan teman dan sedang menunggu ditiupkannya ruh titipan Allah, Sang Maha Pemberi Kehidupan. Seorang teman, sebutlah Ahmad, adalah salah satu yang menunggu saat-saat membahagiakan tersebut. Tapi sayang, sebuah masalah masih enggan beranjak darinya. Menikah sudah lebih dari 6 bulan dan telah berjuang dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, ternyata kesempatan mereka untuk tinggal bersama layaknya satu keluarga utuh belum juga dikabulkan. Suami istri sama-sama PNS, yang satu tinggal dan bekerja di Tasikmalaya, sedang si suami membalas jasa Pemda di sebuah kecamatan daerah terpencil kira-kira 5 jam dari kota Pontianak.

Sudah lama si Ahmad ini mengajukan surat pindah, awalnya dia mengajukan pindah ke Pemerintah Provinsi, rencana awalnya si istri yang akan diboyong ke Pontianak. Tetapi usaha pertama gagal, persetujuan sulit didapat dari Pemerintah Kabupaten, padahal salah satu badan di provinsi sudah ada yang bersedia menampung. Kinerja Ahmad sungguh tidak perlu diragukan lagi, pertama, sebagai lulusan sekolah pemerintahan dalam negeri dia punya basic kuat sebagai pelaksana pemerintahan. Kedua, saya tahu betul sifat saudara saya ini, kepemimpinan dan tanggungjawabnya boleh diacungi jempol, dulu, tiga tahun kami menempuh pendidikan bersama dengan berbagai kegiatan keorganisasian yang padat dapat dijadikan cermin sifat dan tanggungjawabnya. Sayangnya, kemampuannya yang seperti ini tidak diimbangi dengan pengertian atasan dan jajaran pemerintahan di Kabupaten tempatnya sekarang bekerja. Ketika teman-temannya sudah mendapat jabatan tertentu di Kecamatan, tidak demikian dengan dia, diskriminatif masih terjadi di daerah.

Setelah menikah, Ahmad dan istrinya memutuskan untuk memilih tinggal di Tasikmalaya saja. Berbagai syarat kepindahan pun segera diurus. Walaupun sempat gagal, tapi kata putus asa tidak pernah singgah di dalam dirinya. Namun sayang, kali ini bukan hanya pihak kepegawaian daerah asal yang belum mau mengeluarkan surat pindah, tetapi juga pihak tujuan. Yang menjadi masalah, sebenarnya Walikota daerah tujuan sudah menyetujui perihal kepindahan Ahmad, namun salah seorang pejabat kepegawaian di daerah tujuan itulah yang membuat kendala. Alasannya agak kurang masuk diakal, hanya karena si Ahmad ini lulusan STPDN (dulu disebut “APDN”)??? Jadi sejarahnya, si pejabat ini pernah kalah saing dengan seorang rivalnya dulu sebelum menjabat sebagai pejabat kepegawaian kota, dalam rangka mendapatkan posisi strategis di pemerintah provinsi kalau tidak salah. Pada waktu itu beliau ini dikalahkan oleh rivalnya tersebut yang kebetulan lulusan APDN, alhasil jadilah dendam itu tetap membara sampai sekarang, sayangnya yang terkena getahnya adalah semua orang yang pernah mengecap pendidikan yang sama dengan si rival. Aiiih, hari gini masiih saja ada ya orang yang kurang membuka pikirannya. Coba deh, kalau kita melirik akar masalah, meskipun si rival ini melakukan kesalahan, maka yang bersalah adalah diri si rival pribadi, bukan institusinya, lembaga pendidikannya, almamaternya, keluarganya ataupun teman-temannya. Kenapa tidak berpikir lebih bijak?

Pelabelan suatu institusi, kelembagaan atau kelompok masyarakat tidak hanya bisa dinilai karena tindak-tanduk salah satu oknum anggota bukan? bukankah yang demikian bisa menimbulkan pertikaian antar kelompok yang lebih besar lagi? Lihatlah contoh pertikaian antar suku yang terjadi di Sambas dan sekitarnya hampir sepuluh tahun silam. Banyak orang-orang tidak berdosa menjadi sasaran pancung antar kelompok, tidak sedikit anggota TNI yang mendadak jadi gila karena menyaksikan pembunuhan sadis dengan mata kepalanya sendiri. Semua itu kalau dirunut kejadiannya hanyalah karena pertikaian dua orang dari kelompok yang berbeda tersebut yang kemudian meluas menjadi pertikaian antar desa dan kemudian merambah ke pertikaian antar suku. Mengerikan jika membayangkan Sungai yang pernah saya lewati dulunya berwarna kemerahan karena percikan darah yang keluar dari kepala-kepala yang juga bertebaran di sungai tersebut. Naudzubillah…

Humm…sudahlah, miris kalau mengingat peristiwa itu, kota berubah menjadi sepi dan mengerikan, hampir tidak ada rasa aman kecuali bersembunyi di rumah sendiri. Wew, ini ceritanya kok jadi panjang kesini ya? dari nyeritain ngumpul-ngumpul malah jadi peristiwa sadis, cuman buat pemisalan aja sih, supaya kita berpikir lebih bijak dan rasional.