Serba 5000

Eit..tunggu dulu..jangan tertipu! Ini bukan membahas mengenai toko atau counter “Serba 5000″ yang seringkali menarik perhatian konsumen *terutama para wanitah, aiih..*
Hampir senada dengan toko “Serba 5000″, yang juga dilengkapi dengan kegiatan menyerahkan selembar uang 5000-an kepada petugas pembayaran, hanya bedanya adalah produk yang diperjualbelikan, bukan toko tapi lebih tepatnya disebut “Posko Serba 5000″. Kunjungilah Posko tersebut di kantor pelayanan administrasi kependudukan terdekat, hehehe..

Ceritanya, beberapa hari yang lalu saya pergi ke salah satu kantor pelayanan publik untuk melegalisir empat berkas akta kelahiran yang masing-masingnya terdiri dari 5 lembar fotokopian. Akta tersebut adalah milik saya sendiri dan ketiga saudara kandung saya untuk keperluan persyaratan pengajuan Pensiun Ibu yang InsyaAllah jatuh tempo pada bulan Maret tahun depan.

Karena masih pagi, maka saya adalah orang pertama yang meminta layanan legalisir, beberapa menit berikutnya mulai berdatangan masyarakat lainnya yang juga memohon layanan yang sama. Awalnya sempat bertanya-tanya di dalam hati, layanan ini memerlukan pembayaran atau tidak ya, dan kalaupun tidak gratis berapa rupiah yang harus saya bayar, karena di lokasi pelayanan tidak tertera informasi mengenai tarif yang harus dibayarkan.

Setelah menunggu kurang lebih setengah jam, terutama menunggu tandatangan ibu Kasubdin yang sedang pergi membeli gorengan *untuk sarapannya barangkali*, akhirnya berkas saya selesai diproses, dan si bapak petugas menyerahkan berkas terakhir saya sambil berucap “dua puluh ribu ya”…

Informasi yang saya dapat dari siswa magang SMK di kantor tersebut adalah bahwa tarif yang berlaku adalah :
- Rp 5000,- / akta untuk jumlah fotokopi <= 10 lembar
- Rp 10000,- / akta untuk jumlah fotokopi > 10 lembar

Jadi, saran saya, kalau mau melegalisir akta kelahiran, genapkan saja jumlah copy-nya sebanyak 10 lembar, walaupun yang diperlukan hanya 1 atau 2 lembar, kan lumayan bisa ditabung untuk keperluan berikutnya

Kekhawatiran yang masih berkecamuk di dalam benak adalah bagaimana ketika yang mengajukan layanan publik tersebut adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mana uang sebesar Rp 5000,- belum tentu bisa didapatkan setiap hari, padahal persyaratan administrasi untuk setiap warga negara Indonesia adalah wajib hukumnya.

Kasus Rp 5000,- ini bukan hanya terjadi pada layanan legalisir saja, tetapi juga pembuatan beberapa surat keterangan kependudukan lainnya. Lebih dari dua tahun yang lalu, ketika saya hendak membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan melamar pekerjaan, salah satu syarat yang diminta adalah Surat Keterangan tidak pernah melakukan kejahatan / tindak pidana di Kelurahan setempat. Hal yang sama juga terjadi, Rp 5000 untuk setiap setengah lembar kertas folio bertanda tangan wakil Lurah. Belum lagi pembayaran pembuatan SKCK di Poltabes dan identifikasi sidik jari sebesar beberapa puluh ribu rupiah. Modal yang dikeluarkan cukup besar bagi masyarakat ekonomi rendah yang ingin mendapatkan pekerjaan, padahal baru persyaratan akan mengikuti tes saja, dan belum tentu diterima.

Rp 5000,- juga membebani pasangan calon suami-istri yang hendak menikah. Tiga tahun yang lalu, pengalaman kakak kandung saya menikah, biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan surat per orang per berkas adalah Rp 5000,- sehingga total biayanya adalah Rp 30000,-, itu biaya tiga tahun yang lalu sebelum terjadinya beberapa kali kenaikan bbm. Mau menunaikan ibadah saja sulit ya, makanya acara kawin massal semakin laris manis, hehe..

*selalu berharap ada perubahan kinerja pelayan publik ke arah yang lebih baik*