PIPIEW

Dua sejoli ini sulit dipisahkan sepertinya, dimana ada Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) maka disitulah selalu ada demonstrasi pengerahan massa. Penyaluran aspirasi masyarakat, begitu alasannya, that’s allright kalau dilakukan dan ditujukan dengan benar. Tetapi, sayangnya seringkali kegiatan demonstrasi dilakukan tanpa menganalisis sumber masalah terlebih dahulu.

Kenaikan harga BBM dalam waktu dekat telah memicu sejumlah mahasiswa dengan ornamen beberapa anggota masyarakat melakukan aksi protes melalui demonstrasi di beberapa kota di Indonesia, meskipun keputusan tersebut baru dipastikan dan belum dilaksanakan. Titik utamanya, kepada siapa tuntutan tersebut mereka tujukan, pemerintah?? Padahal kenaikan BBM disebabkan oleh harga minyak mentah dunia yang melonjak naik melebihi kemampuan APBN untuk mensubsidi kebutuhan BBM seluruh masyarakat Indonesia, termasuk golongan orang kaya dan konglomerat.

Apakah harga minyak mentah dunia hanya dipengaruhi oleh pemerintah Indonesia? kemana perginya OPEC di saat krisis seperti ini? atau, ada pihak tertentu yang sengaja mempermainkan indeks harga minyak dunia yang dipaksa naik untuk mengikuti strategi politik tertentu? *Astaghfirullah.. su’udzon*. Tapi yang jelas, negara berkembang tidak akan bisa berkembang tanpa pengaruh politik negara maju. Lalu, harusnya kemanakah spanduk-spanduk dan orasi berisikan protes sebaiknya didengungkan? Entahlah apakah ini satu-satunya cara?

Ya, pemerintah pun tidak sepenuhnya telah melakukan tindakan dengan benar. Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang ditujukan untuk memberikan kompensasi akibat kenaikan BBM kepada masyarakat kurang mampu, tetapi akankah efektif? dari pengalaman pembagian BLT yang pernah ada, pada kenyataannya tidak semua orang miskin mendapatkan BLT dan tidak semua BLT dibagikan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu. Lagipula batasan spesifikasi masyarakat yang “kurang mampu” tersebut tidak begitu jelas.

Tidakkah lebih baik jikalau dana yang disisihkan untuk BLT tersebut digunakan untuk membuat lapangan usaha demi menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat Indonesia sendiri? *bukan tenaga kerja asing lho yaa..*. “Pemerintah seharusnya memberikan pancing, bukan ikannya, jadi ada usaha yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak” demikian ujar Mr. Top. Atau kalau kata mbak Deti “Tidakkah pemerintah terdiri dari banyak manusia-manusia pemikir? lalu kenapa pemerintah seringkali mengambil tindakan spontan tanpa memikirkan alternatif terbaik?”.

Oya, ada satu kenyataan menarik lain berkait dengan kepastian kenaikan BBM ni negara ini, yaitu kesempatan yang digunakan dengan baik oleh para pesaing politik. Pemerintah sekarang dinilai gagal karena mengingkari janji “tidak akan menaikkan harga BBM lagi”. Humm..DPR juga ikut-ikutan, padahal sudah ada UU APBN Perubahan yang disahkan parlemen yang tegas-tegas ’’memaklumi’’ penyesuaian harga BBM dalam negeri bila harga minyak dunia menembus USD 116 per barel. Beh, piye tho pak..pak..